- -anak perusahaan bumn pada dasarnya tidak diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, atas hal tersebut menimbulkan tafsir yang beragam terhadap adanya anak perusahaan bumn yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan keuangan negara. sejatinya penyertaan modal dalam anak perusahaan bumn tidaklah bersifat langsung, negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham saja, bukan sebagai pemilik perusahaan. atas tidak diaturnya kedudukan anak perusahaan bumn dalam rezim hukum keuangan negara tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik-praktik penanganan terhadap adanya dugaan kerugian keuangan negara. metode penelitian bersifat hukum normative, sifatnya deskriptif, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum yang relevan, dianalisis secara kualititatif. hasil penelitian menyimpulkan bahwa status atau kedudukan anak perusahaan bumn tidak diatur secara tegas dalam rezim hukum keuangan negara khususnya dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara oleh karena itu pemerintah perlu mempertegas kedudukan hukum anak perusahaan dalam rezim hukum keuangan negara dan kerugian pada anak perusahaan bumn tidak serta merta dapat dikatakan kerugian keuangan negara.