P Perlindungan hukum terhadap merek di indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip first to file, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah prinsip first to file dalam sistem hukum merek di indonesia dapat dikesampingkan dengan adanya penggunaan merek yang terlebih dahulu dan apakan prinsip tersebut dapat dibatasi dengan adanya asas itikad tidak baik (bad faith) merujuk pada studi putusan nomor 96/pdt.sus-hki/merek/2024/pn niaga jkt.pst. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung data primer sebagai data pendukung. analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. berdasarkan hasil penelitian, prinsip first to file dalam putusan nomor 96/pdt.sus-hki/merek/2024/pn niaga jkt.pst diabaikan, dan majelis hakim memutuskan berdasarkan penggunaan merek yang terlebih dahulu. hal ini bertabrakan dengan prinsip yang diterapkan dan dilaksanakan secara sah dengan kesesuaian pengaturan terhadap perlindungan merek di indonesia. pemilik merek yang sudah terdaftar dengan sah dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara secara tegas justru kehilangan mereknya.