P Penelitian ini membahas alasan hukum mahkamah konstitusi dalam membedakan spa hiburan dan spa tradisional serta implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 19/puu-xxii/2024 terhadap pendapatan asli daerah di provinsi daerah khusus jakarta. fokus penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam mengubah klasifikasi mandi uap/spa dan dampaknya terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, serta spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. putusan tersebut berimplikasi pada perlunya penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah provinsi daerah khusus jakarta. meskipun secara fiskal dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah, putusan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah pemungutan pungutan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha spa. dengan demikian, putusan mahkamah konstitusi nomor 19/puu-xxii/2024 menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem perpajakan dan retribusi daerah yang adil, proporsional, dan konstitusional.