P Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat darurat dan diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap kasus narkotika cenderung menyamaratakan antara pengguna, pengedar, dan produsen. Kondisi ini memicu terjadinya overkapasitas lapas. Hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia masih mengedepankan penjara dalam penjatuhan sanksi pidana. Saat ini telah hadir konsep keadilan restoratif, dimana Keadilan Restoratif diharapkan bisa menjadi alternatif bagi upaya penegakan hukum pada kasus pengguna narkotika dan menekan overkapasitas di Lapas. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam disertasi ini penulis hendak membahas mengenai: 1. Bagaimana regulasi Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika?, 2. Bagaimana implementasi Keadilan Restorative dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika?, 3. Bagaimana rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar konsep Keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani Tindak Pidana Narkotika Khususnya pengguna narkotika? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan studi literatur sebagai metode utama dan menambahkan dengan studi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Peneliti juga membandingkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika. Teori yang digunakan mencakup teori negara hukum, teori keadilan, dan teori keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih terbatas oleh kurangnya keseragaman regulasi dan perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum. Sebaiknya Konsep Keadilan Restoratif dituangkan dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menyoroti disparitas dalam putusan pengadilan, di mana pengguna narkotika dari kalangan tertentu mendapatkan rehabilitasi, sedangkan lainnya dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum agar konsep keadilan restoratif terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus narkotika. Rekonstruksi pengaturan dan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika khususnya pada pecandu narkotika diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.