S Sengketa pajak antara PT J dengan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bermula dari produk hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT J yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp 56.499.655 tanggal 26 Juli 2023. PT J merasa keberatan atas SKPKB dan mengajukan keberatan dengan surat beserta bukti pendukung kepada otoritas pajak. Dalam pengajuan keberatan, PT J berupaya membuktikan bahwa koreksi positif terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23 Masa Maret 2021 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selamaproses pengajuan keberatan, terdapat Surat Pembetulan atas SKPKB secara jabatan kepada PT J pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak yang semula jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp 56.499.655 menjadi Rp 31.034.829. Surat Keputusan keberatan yang diterima PT J tertanggal 9 Agustus 2023, menyatakan dikabulkannya sebagian keberatan dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sehingga pajak terutang menjadi Rp 30.997.352. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan hal tersebut, PT J dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30%. Dalam hal PT J mengajukan permohonan banding, maka sanksi tersebut tidak dikenakan.Kata Kunci: Sengketa Pajak, SKPKB, Keberatan, Pajak Penghasilan Pasal 23