P Penulisan tugas akhir ini membahas proses penyelesaian sengketa pajak melalui pengajuan banding atas pajak penghasilan pasal 26 (pph 26) oleh pt zkr, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi, properti, pertambangan dan insfrastruktur. sengketa bermula dari hasil pemeriksaan fiskus terhadap spt masa pph 26 tahun 2020 yang berujung pada penerbitan fiskus terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb). koreksi dilakukan oleh direktorat jenderal pajak menilai bahwa pt zkr tidak memenuhi syarat sebagai beneficial owner sehingga tidak dapat memanfaatkan tarif preferensial berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (p3b).penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan banding yang ditempuh oleh pt zkr, serta menilai apakah proses keberatan dan banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka, yang diperoleh selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor akuntan publik arifin, annisa, mardani & muchammad pada januari – april 2025.hasil penelitian ini menujukan bahwa pt zkr telah menempuh prosedur pengajuan keberatan dan banding sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. kendati demikian, keberatan yang diajukan oleh pt zkr melanjutkan proses hukum ke tingkat banding. sengketa ini menekankan pentingnya pemenuhan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili (skd) dan pembuktian status beneficial owner untuk memperoleh perlakuan tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan p3b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami tahapan penyelesaian sengketa perpajakan, khususnya terkait dengan pph pasal 26.