P Perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia menjadi salah satu elemen penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya dalam kaitannya dengan efisiensi administrasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini memperkenalkan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan pajak serta mendorong kepatuhan. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dan kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak berdampak signifikan terhadap kontribusi wajib pajak, sesuai klausa pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun, ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya, seperti penurunan kepatuhan pembayaran tepat waktu dan realisasi kontribusi PPh Pasal 21 di Tahun 2024. Laporan ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih merata serta dukungan teknis bagi wajib pajak, kesadaran masyarakat akan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, serta penyesuaian target PPh Pasal 21 yang kebih relevan bagi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga agar tujuan reformasi perpajakan dapat tercapai secara maksimal tanpa mengurangi keadilan pajak.