P Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan terkait permohonan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) dengan alamat virtual office, mengetahui dampak kebijakan tersebut, dankendala yang dihadapi oleh petugas pajak serta solusi yang dapat ditawarkan. Penggunaanalamat virtual office ini dapat menimbulkan tantangan bagi DJP seperti sulitnya verifikasi keberadaan usaha dan risiko penyalahgunaan seperti penerbitan faktur pajak fiktif. Penelitianini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara petugas pajak di Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Tebet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya kebijakan yang mengatur secarakhusus Wajib Pajak dengan alamat virtual office ini untuk melampirkan tambahan persyaratanberupa alamat operasional. Namun, hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturanperundangan sehingga seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak. Untukmengoptimalkan pengawasan, penelitian ini mengusulkan agar DJP dapat menetapkan aturanyang mewajibkan adanya alamat operasional sebagai secondary address. Usulan inidiharapkan dapat mendukung validitas data alamat dan kegiatan usaha Wajib Pajak serta mencegah penyalahgunaan alamat virtual office.