P Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang stabil dan berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga direktorat jenderal pajak (djp) terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi perpajakan. salah satu instrumen pengawasan yang digunakan adalah surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (sp2dk), yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas indikasi ketidaksesuaian data perpajakan yang bersumber dari spt tahunan, spt masa, data pihak ketiga, serta sistem administrasi perpajakan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sp2dk pada pt xyz tahun pajak 2023 serta mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian data yang menjadi objek klarifikasi. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis dokumen sp2dk, tanggapan tertulis wajib pajak, dan berita acara hasil pembahasan dengan otoritas pajak. hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data meliputi selisih peredaran usaha antara spt tahunan dan spt masa ppn, perbedaan pelaporan biaya jasa dan sewa dengan spt masa pph pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap, serta ketidaklengkapan dokumen pendukung atas transaksi tertentu. penelitian ini menemukan bahwa pt xyz telah memberikan klarifikasi dan dokumen pendukung secara kooperatif dan sesuai ketentuan perpajakan, sehingga sp2dk dapat diselesaikan tanpa ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pajak. dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas rekonsiliasi internal, dokumentasi transaksi, dan kepatuhan formal serta material untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian data pada tahun pajak berikutnya