D Di indonesia, wajib pajak badan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (sak) serta laporan fiskal. perbedaan prinsip antara sak dan ketentuan perpajakan menimbulkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal. namun, kurangnya pemahaman atas konsep dan teknis rekonsiliasi masih sering menyebabkan kesalahan pelaporan pajak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan pt drp tahun 2024, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upayapenyelesaiannya. hasil analisis menunjukkan bahwa pt drp telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan prinsip perpajakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. koreksi fiskal yang dilakukan meliputi pengeluaran entertainment dan denda administratif yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan pajak. setelah penyesuaian, diperoleh laba fiskal sebesar rp254.820.572 dengan pph badan terutang senilai rp18.802.526. kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman terhadap biaya non-deductible dan pencatatan akuntansi yang belum optimal. untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi sistem pelaporan dan meningkatkan edukasi perpajakan internal. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai rekonsiliasi fiskal serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.