S Salah satu mekanisme dalam sistem pemungutan pajak di indonesia adalah self-assessment system melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt), di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pajak yang dibayar melebihi jumlah pajak terutang, yang dikenal sebagai spt lebih bayar. dalam hal ini, wajib pajak berhak mengajukan restitusi kepada direktorat jenderal pajak (djp) melalui prosedur pemeriksaan. penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur penyelesaian permohonan surat pemberitahuan pajak pph badan lebih bayar (sptlb) di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama jakarta setiabudi satu serta membandingkannya dengan ketentuan resmi dari direktorat jenderal pajak. metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana secara tepat waktu maupun belum dilaksanakan sesuai ketentuan. selain itu, tidak semua permohonan berakhir dengan diterbitkannya surat ketetapan lebih bayar (skplb), melainkan dapat juga berujung pada surat ketetapan kurang bayar (skpkb) akibat ketidaksesuaian perhitungan antara wajib pajak dan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku.