P Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam pembiayaan negara, namun realisasinya sering kali terkendala oleh tingginya piutang pajak yang belum tertagih. salah satu wajib pajak dengan nilai piutang signifikan adalah pt ft yang terdaftar di kpp madya dua jakarta utara. penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan penagihan pajak terhadap pt ft dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kpp madya dua jakarta utara melaksanakan prosedur penagihan pajak terhadap pt ft yang telah dinyatakan pailit. namun, pelaksanaan penagihan menghadapi hambatan karena pt ft masih dalam proses likuidasi. dalam kondisi ini, likuidasi harta perusahaan tidak dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kpp, melainkan oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. oleh karena itu, kpp wajib mengajukan tagihan pajak kepada kurator dan memastikan bahwa utang pajak diklasifikasikan sebagai utang preferen dalam daftar piutang pailit. di samping itu, kpp perlu menjaga koordinasi aktif dengan kurator, memantau proses verifikasi piutang di pengadilan niaga, serta mencatat perkembangan proses likuidasi secara berkala. dengan langkah-langkah tersebut, kpp dapat tetap mengupayakan pemenuhan hak negara atas penerimaan pajak meskipun berada dalam situasi kepailitan yang kompleks.