Rekonstruksi pengaturan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis
Info Katalog
File Repositori
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : A. Uwiyono
Pembimbing 2 : Siti Nurbaiti
Subyek : LEGAL CERTAINTY FOR POLICYHOLDERS;POLICY GUARANTEE
Kata Kunci : reconstruction, policy guarantee, insurance company's business license revoked, legal certainty
Status Posting : Published
Status : Lengkap
File Repositori
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
| 2. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 3. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Bab-1.pdf | 46 | |
| 4. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Bab-2.pdf |
|
|
| 5. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Bab-3.pdf |
|
|
| 6. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Bab-4.pdf |
|
|
| 7. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Bab-5.pdf | 4 | |
| 8. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Daftar-Pustaka.pdf | 11 | |
| 9. | 2025_DIS_DHK_210022110016_Lampiran.pdf |
|
D Dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi beberapa kasus perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyebabkan pemegang polis mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Adanya penjaminan polis diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Bagaimana konstruksi pengaturan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, bagaimana pelaksanaan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan bagaimana rekonstruksi pengaturan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut usahanya guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis, merupakan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa konstruksi pengaturan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya mengandung kelemahan karena penjaminan polis dan penjaminan simpanan yang menjadi kewenangan LPS masih diatur di dalam dua undang-undang, yaitu UU LPS yang mengatur tentang penjaminan simpanan dan kelembagaan LPS serta UU PPSK yang mengatur tentang penjaminan polis. Pelaksanaan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya tidak berjalan dengan baik karena jumlah dana jaminan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dana yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan penjaminan polis baru mulai dilaksanakan pada tahun 2028 sebagaimana diatur dalam Pasal 329 UU PPSK. Rekonstruksi pengaturan penjaminan polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dilakukan dengan mengacu pada pengaturan penjaminan polis di Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, yaitu mengubah UU LPS dan memasukkan ketentuan tentang penjaminan polis yang diatur dalam UU PPSK ke dalam UU LPS, serta mengubah lima pasal dalam UU PPSK yaitu Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (1), dan Pasal 280 ayat (1).
I In the last two decades, there have been several cases of insurancecompanies whose business licenses have been revoked by the FinancialServices Authority and have caused policyholders to suffer losses becausethey cannot obtain their rights. The existence of policy guarantees isneeded to protect the interests of policyholders. How is the construction ofpolicy guarantee arrangements in insurance companies whose businesslicenses have been revoked, how is the implementation of policyguarantees in insurance companies whose business licenses have beenrevoked, and how is the reconstruction of policy guarantee arrangements ininsurance companies whose business licenses have been revoked in orderto provide legal certainty for policyholders, are the main issues discussed inthis study. This study uses a normative legal research method that isdescriptive analytical in nature and uses secondary data supported byprimary data. Data analysis is carried out qualitatively, and conclusions aredrawn deductively. The results of the study illustrate that the construction ofpolicy guarantee arrangements in insurance companies whose businesslicenses have been revoked contains weaknesses because policyguarantees and deposit guarantees which are the authority of the LPS arestill regulated in two laws, namely the LPS Law which regulates depositguarantees and LPS institutions and the PPSK Law which regulates policyguarantees. The implementation of policy guarantees in insurancecompanies whose business licenses have been revoked has not gone wellbecause the amount of guarantee funds is much less than the amount offunds that must be paid by the insurance company to policyholders, andnew policy guarantees will only be implemented in 2028 as stipulated inArticle 329 of the PPSK Law. Reconstruction of policy guaranteeregulations in insurance companies whose business licenses have beenrevoked is carried out by referring to policy guarantee regulations inSingapore, Malaysia, and South Korea, namely by amending the LPS Lawand including provisions on policy guarantees regulated in the PPSK Lawinto the LPS Law, as well as amending five articles in the PPSK Law,namely Article 83 paragraph (1), Article 83 paragraph (4), Article 84paragraph (4), Article 85 paragraph (1), and Article 280 paragraph (1)
Rekonstruksi terkait penguasaan rumah negara dalam rangka tertib administrasi barang milik negara
FH - Usakti
Konstruksi hukum yang berkepastian dan berkeadilan dalam hal terjadinya sertipikat ganda
FH - Usakti
Pengaturan perlindungan hukum pemegang hak merek yang berkepastian hukum dan berkeadilan
FH - Usakti